Pencabutan 14 Proyek Strategis Nasional

Kajian Bulan April

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contoh barang publik adalah jalan raya, air, listrik, cahaya matahari, dll.


Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi pembuatan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya.


Dengan menggunakan mekanisme tersebut, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan seleksi daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek. Dengan diberikannya fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat.


Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas


Untuk keseluruhan 245 proyek dan 2 program yang termasuk dalam daftar PSN, dibutuhkan estimasi total pembiayaan sebesar Rp 4.197 triliun dengan sumber pendanaan dari APBN sebesar Rp 525 triliun, BUMN/D sebesar Rp 1.258 triliun, dan Swasta sebesar Rp 2.414 triliun.


Presiden Joko Widodo telah menerima hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Priroritas (KPPIP) terkait evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjumlah 245 proyek dan dua program. Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hingga akhir 2016 sebanyak 20 proyek strategis nasional telah selesai dengan nilai Rp 33,3 triliun. Kemudian di akhir 2017, ada 10 proyek yang selesai dengan nilai Rp 61,5 triliun.


Tanggal 17 April 2018 pemerintah memutuskan untuk mencabut 14 PSN. Daftar 14 proyek senilai Rp 264 triliun yang dihilangkan status PSN nya adalah sebagai berikut :

  1. Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, Jawa Timur 18,2km (Rp 11,11 triliun)
  2. Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang, Jawa Barat 61km (Rp 10,74 triliun)
  3. Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) (Rp 3,36 triliun)
  4. Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai, Sumatera Selatan - Bengkulu (Rp 39,97 triliun)
  5. Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (Rp 34,00 triliun)
  6. Kereta Api Jambi - Pekanbaru, Jambi - Riau (Rp 12,30 triliun)
  7. Kereta Api Jambi - Palembang, Jambi - Sumatera Selatan (Rp 9,78 triliun)
  8. Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur (Rp 53,3 triliun)
  9. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East - West, DKI Jakarta (Rp 83,95 triliun)
  10. Bandara Sebatik, Kalimantan Utara
  11. Sistem Penyediaan Air Minum (Rp -) (SPAM) Regional Mebidang, Sumatera Utara (Rp 747 miliar)
  12. Bendungan Telaga Waja, Bali (Rp 1,19 triliun)
  13. Bendungan Pelosika, Sulawesi Tenggara (Rp 3,9 triliun)
  14. Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, Papua (Rp -)


Alasan terdapat 14 proyek yang dicabut antara lain tidak memungkinkannya proyek tersebut dilakukan dalam waktu singkat tidak bisa dimulai pada kuartal III-2019, pembebasan lahan berjalan lamban dan tidak sesuai dengan RPJMN dsn RTRW. Serta ada alasan lebih spesifiknya seperti Bandara Sebatik yang ternyata Bandara Sebatik dekat dengan Bandara Nunukan serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke juga dinilai masih butuh kajian lebih lanjut lagi, sehingga dicoret dari PSN.


"Lalu KEK Merauke, ini masih butuh penyempurnaan kajian masterplan, karena masih ada lahan produksi pangan yang menyuplai ke kawasan itu, jadi masalah lahan ini kan tidak cepat, tetapi KEK Merauke ini masih bisa didorong melalui PP sendiri, kalau diselesaikan bisa melalui jalur PP," tambah Wahyu Utomo.


Wahyu menegaskan 14 proyek yang dicabut dari daftar PSN masih tetap dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja, pengerjaannya tidak mendapatkan fasilitas yang tertuang pada Perpres 58 Tahun 2017.


Sebanyak 14 proyek yang dicabut dari daftar PSN nilai investasinya sebesar Rp 264 triliun. Sehingga pada 2018 ditetapkan sebanyak 222 PSN dan 3 program tambahan yaitu ketenagalistrikan 35.000 MW, pengembangan industri pesawat terbang, dan pemerataan ekonomi. Nilai investasinya kurang lebih Rp 4.100 triliun.


Dampak positif dan negatif apabila proyek ini dicabut

  1. Dampak positif
    Tidak adanya resiko pembangunan infrastruktur yang tidak terselesaikan disaat pergantiaan pemerintahan di Kuartal III 2019.
  2. Dampak negatif
    Pembangunan infrastruktur terpaksa belum dapat dilakukan sehingga kondisi di daerah tersebut masih belum semudah itu diakses.


Solusi :

  1. Mengalokasikan dana PSN yang dicabut untuk pembangunan program lain yang lebih memungkinkan (Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan proyek dimaksud adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atas usulan Kementerian Agama dan Program Pemerataan Ekonomi)
  2. Mengunci APBN sehingga apabila 14 PSN tetap dilaksanakan, proyek tersebut tetap dapat terselesaikan sekalupun terdapat pergantian pemerintahan di kuartal III 2019.
  3. Mengalokasikan dana PSN yang dicabut untuk melakukan pengawasan dan memperbaiki proyek yang sudah terselesaikan.

Eccents 2018 | Pencabutan 14 Proyek Strategis Nasional