Bank Dunia Meminjamkan Dana Sebesar 200 Juta Dollar AS untuk Reforma Agraria

Kajian Bulan Juli

Bank Dunia meminjamkan dana sebesar 200 juta dolar AS untuk mendukung program reforma agraria di Indonesia dalam merespon permasalahan seperti keberadaan banyak petani miskin dan kelompok masyarakat tak bertanah, ketidaksinkronan perencanaan tata ruang yang mengakibatkan emisi, ada sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, dan saat ini 51 juta telah memiliki sertifikat, serta adanya daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan akibat konflik penggunaan lahan seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan Program to Accelerate Agrarian Reform/One Map Program guna membantu pengguna tanah memperoleh kejelasan dan keamanan dalam hal kepemilikan dan akses ke tanah dan sumber daya alam.


Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A Chaves, Reforma Agraria sangat penting dalam pembangunan negara karena dapat membawa kejelasan penggunaan tanah, hak akses dan lisensi, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.


Tujuan Reforma Agraria

  1. Mengurangi ketimpangan penguasan dan pemilikan tanah
  2. Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
  3. Menciptakan lapangan kerja
  4. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
  5. Meningkatkan pertahanan kedaulatan pangan
  6. Menyelesaikan konflik agraria
  7. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup


Tujuan tersebut sangat sesuai dengan komitmen dan tujuan Bank Dunia, antara lain:

  • Mengakhiri Kemiskinan Ekstrim: Mengakhiri kemiskinan dalam satu generasi
  • Mempromosikan Kemakmuran Bersama: Indikator pertumbuhan dengan pemerataan dan inklusi
  • Kemakmuran dan ketidaksetaraan bersama: Jalan menuju kemakmuran bersama dan pengentasan kemiskinan
  • Keberlanjutan: (1) mengelola planet kita untuk generasi mendatang; (2) membina masyarakat yang inklusif; dan (3) memastikan keberlanjutan fiskal

Mengutip dari berita kompas.com, langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah untuk mewujudkan Reforma Agraria, meliputi:
  • Mendorong pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) untuk pembaruan agraria yaitu melaksanakan penataan
  • Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan, tujuannya agar proses penyelesaian dan pemberian perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat atas tanah-tanah yang dikuasai dalam Kawasan hutan berjalan efektif.
  • Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Pusat dan Provinsi, dan mulai 2019 akan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota.
  • Mendorong Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria sebagai payung hukum untuk melaksanakan reforma agraria dalam jajaran yang lebih strategis merangkul beberapa Kementerian / Lembaga.


Secara umum dampak adanya Reforma Agraria antara lain:

  1. Berkurangnya klaim yang tumpang tindih
  2. Berkurangnya ketidakpastian kepemilikan, dan
  3. Tata kelola lahan yang lebih baik.

Namun dengan adanya bantuan bantuan Bank Dunia, diharapkan terdapat moderenisasi teknologi guna memperbaiki mekanisme yang sudah ada, sehingga memiliki dampak antara lain:
  1. Dana dapat dipakai untuk mempercepat pemetaan partisipatif, layanan informasi tanah elektronik, dan pendaftaran tanah yang lebih sistematis dan lengkap, dan
  2. Adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang yang jadi dasar pengambilan keputusan di instansi pemerintah apabila program tersebut dapat diimplementasikan. Sinkronisasi perencanaan tata ruang ini dapat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana sebagian besar disebabkan oleh konversi penggunaan lahan yang kurang tepat.

Reforma Agraria juga tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Kementrian Agraria dan Tata Ruang telah menyiapkan program yakni Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, terdiri dari 4.5 juta Ha redistribusi tanah dan 4.5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.


Kementrian Agraria dan Tata Ruang juga menemukan kendala dalam Reforma Agraria 9 juta Ha yakni permasalahan konsep strategis dan teknis operasional reforma agraria, baik dalam RPJMN dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Permasalahan lain yakni masih terbatasnya data dari Kantor Staf Presiden serta permasalahan internal.

Eccents 2018 | Bank Dunia Meminjamkan Dana Sebesar 200 Juta Dollar AS untuk Reforma Agraria